Untuk Perkembangan Suatu Banggsa Yang Lebih Baik: September 2016

BUPATI BANGGAI LAUT

PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

Menimbang : Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 321 ayat (1) dan pasal 322 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 43 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut tahun 2014 nomor 43);

7. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut tahun 2015 nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 12.290.011.514,46

b. Pendapatan Transfer Rp.441.058.966.736,00

c. Lain – lain Pendapatan yang sah Rp. 11.138.482.500,00

Jumlah Pendapatan Rp.464.487.460.750,46

2. Belanja

a. Belanja Operasi :

1. Belanja Pegawai Rp. 128.023.791.455,00

2. Belanja Barang Rp. 79.941.087.589,00

3. Belanja Hibah Rp. 18.726.132.000,00

4. Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.000.000.000,00

5. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 25.593.662.258,00

Jumlah Belanja Operasi Rp. 254.284.673.302,00

b. Belanja Modal :

1. Belanja Tanah Rp. 5.521.698.550,00

2. Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 49.190.245.213,00

3. Belanja Bangunan dan Gedung Rp. 59.026.296.396,00

4. Belanja Jalan, Irigasi dan

Jaringan Rp. 60.682.417.650,00

5. Belanja Aset Tetap Lainnya Rp. 2.036.899.000,00

Jumlah Belanja Modal Rp. 176.457.556.809,00

c. Belanja Tak Terduga :

Belanja Tak Terduga Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tak Terduga Rp. 0,00

Jumlah Belanja Rp. 430.742.230.111,00

Surplus/(Defisit) Rp 33.745.230.639,46

3 Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 17.950.373.395,00

b. Pengeluaran Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 17.950.373.395,00

Sisa lebih pembiayaan Anggaran

Tahun berkenaan Rp. 51.695.604.035,39

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai

pada tanggal 2016

BUPATI BANGGAI LAUT,